Ini Temuan Masalah Serius BUMD Jatim yang Berujung Rekomendasi Pansus

Siginews.com-Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur memberikan catatan kritis terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Surabaya, Rabu (30/4/2026). DPRD Jatim menemukan sejumlah persoalan serius terkait tata kelola dan pemanfaatan aset yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi daerah.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim, Drs. H. Musyafak, didampingi Wakil Ketua Sri Wahyuni, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono. Agenda utama pertemuan tersebut adalah penyampaian laporan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) atas hasil pembahasan kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur.

Ketua DPRD Jatim, Drs. H. Musyafak, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian penting dalam evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan daerah.

“Rapat paripurna hari ini diselenggarakan dengan satu agenda utama, yaitu penyampaian laporan serta rekomendasi panitia khusus atas hasil pembahasan kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur. Agenda ini menjadi dasar perumusan langkah-langkah perbaikan ke depan,” ujar Musyafak dalam sambutannya.

Sementara, Juru Bicara Pansus, Abdullah Abu Bakar, memaparkan bahwa meskipun BUMD dibentuk sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik, kontribusinya saat ini masih belum merata.

“BUMD pada hakikatnya dibentuk sebagai instrumen strategis pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Pansus mencatat bahwa performa BUMD masih didominasi oleh sektor perbankan, sementara sektor lainnya masih tertinggal.

Selain ketimpangan sektor, Pansus juga menyoroti adanya masalah mendasar pada sistem tata kelola, kinerja operasional, hingga pemanfaatan aset yang tidak produktif. Atas temuan tersebut, DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur.

Beberapa poin rekomendasi yang ditekankan antara lain penguatan sistem penilaian kinerja, penataan ulang aset agar lebih produktif dan penyusunan arah kebijakan BUMD yang lebih jelas dan strategis untuk masa depan.

Pansus DPRD berharap Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi ini agar BUMD mampu kembali pada hakikatnya sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

 

(Editor Aro)