Respons Aspirasi GMNI, DPRD Jombang Bakal Evaluasi Program Nasional

Siginews.com-Jombang – Aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terkait pelaksanaan program pemerintah mendapat respons langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, menyatakan pihaknya telah menerima audiensi dari DPC GMNI Kabupaten Jombang.

Dalam pertemuan tersebut, GMNI menyampaikan evaluasi serta kritik membangun terhadap sejumlah program strategis nasional, khususnya menyangkut implementasi di lapangan.

“Nah, mereka memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan program ke depannya, khususnya terkait implementasinya. Karena bisa jadi program itu bagus, tapi secara implementasi karena kontinu ini yang perlu kita kawal bersama,” ujar politisi Partai Gerindra yang karib disapa Mbak Della itu kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

 

Tuntutan Standarisasi dan Transparansi MBG

Dalam audiensi tersebut, GMNI menyoroti secara spesifik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Della merinci, tuntutan utama mahasiswa adalah menyangkut standarisasi dapur umum.

“Artinya dapur-dapur yang tidak layak untuk direkomendasikan ditutup. Kemudian standarisasi menu dan kesesuaian dengan anggaran, bahwa menu harus standarnya bagus, harus higienis, kemudian harus sesuai dengan budget-nya. Ada yang Rp8.000, ada yang Rp10.000,” beber politisi yang maju dari Dapil 6 Jombang itu.

Selain itu, GMNI juga mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran MBG. Menanggapi hal ini, Della menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah menggandeng Kejaksaan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh guna mencegah penyimpangan.

 

Dorongan Percepatan KDKMP dan Sinergi Keamanan

Selain MBG, aspirasi GMNI juga menyentuh pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP). DPRD Jombang berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah dan instansi berwenang guna mempercepat pembangunan serta pengawasan proyek tersebut.

“Harapannya KDKMP ini program yang bagus; artinya ketersediaan pangan terjamin, tidak hanya secara kuantitas tapi secara harga juga bisa murah diterima oleh banyak masyarakat,” imbuh Ketua DPC Gerindra Jombang itu.

GMNI juga memberikan masukan terkait upaya menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Jombang serta pentingnya menjaga keterbukaan demokrasi dan sinergisitas antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah agar linear dengan program pusat.

 

Apresiasi untuk Program Sekolah Rakyat

Di tengah berbagai kritik dan evaluasi, Della mengungkapkan bahwa GMNI justru memberikan apresiasi tinggi terhadap program Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan, Jombang menjadi salah satu daerah pertama yang telah merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi dengan jumlah siswa mencapai sekitar 100 anak.

“Saya secara pribadi, ini program yang sangat bagus. Harapannya ke depan nanti kita bisa sinergi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Sosial, bahwa there is no children left behind uneducated. Tidak ada anak-anak di Kabupaten Jombang yang tidak mengenyam pendidikan,” tegas Della.

Menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang menyatakan akan segera mendisposisikan hasil audiensi ke komisi-komisi terkait.

Sebagian besar isu akan diarahkan ke Komisi D, namun juga terdapat catatan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM terdampak kebijakan.

“Tadi juga sudah langsung saya sampaikan kepada Mas Agung selaku dari pimpinan komisi untuk kita tindaklanjuti dari evaluasi dari adik-adik hari ini, baik ke pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat melalui fraksinya masing-masing,” pungkasnya.

 

(Pray/Editor Aro)