Tolak LPJ Bupati, Partai-Partai Bentuk Koalisi Baru Sidoarjo Maju

siginews-Sidoarjo – Sejumlah partai politik di Sidoarjo mendadak membentuk koalisi baru bernama Koalisi Sidoarjo Maju (KSM).

Pembentukan koalisi ini merupakan respons langsung terhadap penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APBD 2024 oleh DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Deklarasi KSM digelar di kantor DPD Golkar Sidoarjo pada Rabu (16/7/2025) petang. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi ini antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKS, dan PPP.

Menariknya, PDIP juga ikut bergabung menjelang konferensi pers, menandakan adanya kesamaan pandangan di antara berbagai spektrum politik Sidoarjo.

“Ini sudah cukup lama, berawal dari komunikasi lintas partai yang kemudian mengerucut ketika satu pandangan dalam menanggapi LPJ 2024,” ujar Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusdy.

Alasan Penolakan LPJ: Banjir Tak Tuntas, Janji Lapangan Kerja Tanpa Bukti

Penolakan LPJ Bupati Sidoarjo oleh DPRD bukan tanpa alasan kuat. KSM menyoroti beberapa catatan penting terkait penggunaan APBD 2024:

Pertama, program penanggulangan banjir dinilai hanya berada pada tataran rencana dan wacana belaka.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah menjadi langganan banjir, seperti Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong,” tegas Adam Rusdy.

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan banjir belum berdampak signifikan.

Kedua, program prioritas Bupati terkait 100.000 lapangan kerja dianggap tidak disertai indikator yang jelas dan terukur.

“Tidak ada penjelasan berapa banyak lapangan kerja yang benar-benar diciptakan sepanjang tahun 2024, dari sektor mana saja, dan melalui skema apa,” tambah Adam Rusdy.

Ia mempertanyakan apakah penciptaan lapangan kerja itu melalui investasi, padat karya, Balai Latihan Kerja (BLK), UMKM, atau program lainnya.

“Tanpa indikator kinerja yang konkret dan akuntabel, maka program ini hanya akan menjadi jargon politik tanpa bukti nyata,” pungkas Adam Rusdy, menandaskan bahwa janji politik harus disertai dengan realisasi yang terukur dan transparan.

(Editor Aro)