63 Juta Penerima MBG Bakal Dievaluasi, MBG Hanya untuk yang Butuh Gizi

Siginews.com-Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melakukan evaluasi ulang data 63 juta penerima manfaat program Makan Bergisi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia guna memastikan anggaran negara disalurkan secara tepat sasaran kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, sekaligus menekan risiko pembengkakan anggaran mikro.

Kebijakan strategis ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang, usai prosesi pelantikan dirinya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono di Istana Negara, Jakarta, Senin (08/06/2026).

“Kami concern pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” ujar Nanik dalam keterangan persnya.

Melalui skema refocusing tersebut, BGN akan menyisir ulang urgensi kebutuhan dari kuota yang sudah berjalan. Menurut Nanik, kajian mendalam ini bertujuan untuk melihat apakah angka 63 juta penerima manfaat tersebut sudah valid atau justru bisa dikurangi demi dialihkan ke wilayah lain yang belum tersentuh sama sekali.

Selain menyaring penerima manfaat, langkah efisiensi awal yang akan ditempuh BGN adalah menerapkan kebijakan moratorium pembangunan dapur umum baru.

Pihak otoritas bakal melakukan audit tata ruang terhadap jumlah dapur yang saat ini sudah beroperasi di setiap daerah, demi memastikan kapasitas produksinya ideal dan tidak berlebihan (oversupply) dalam melayani target sasaran.

Nanik menegaskan, sepanjang sisa tahun anggaran 2026 ini, BGN diperintahkan oleh Presiden untuk memprioritaskan mutu pelayanan ketimbang mengejar angka cakupan massal.

“Di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) atau tidak,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk menyiasati perluasan program di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), BGN berencana melepas ketergantungan pada APBN murni dengan membuka ruang kolaborasi alternatif.

Skema pembiayaan di kawasan pelosok akan diarahkan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, dana investasi korporasi besar setempat, maupun fasilitas dana hibah dari luar negeri.

 

(Editor Aro)