Menjauh dari Cita-cita Bangsa, PIM Desak RI Keluar dari Board of Peace

Siginews.com-Bandung – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) sekaligus anggota Perkumpulan Aktivis ’98, Yodhisman Soratha, menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan nasional yang dinilai semakin melenceng dari visi para pendiri bangsa.

Dalam pandangannya, kondisi demokrasi, ekonomi, hingga posisi geopolitik Indonesia saat ini tengah berada pada titik yang mengkhawatirkan dan menjauh dari amanat konstitusi.

Sebagai langkah konkret untuk menjaga marwah kedaulatan, Yodhisman mendesak Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk segera menyatakan keluar dari forum internasional Board of Peace (BOP).

Keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif serta semangat kedaulatan nasional Konferensi Asia Afrika.

“Kami mendesak agar Indonesia segera keluar dari forum internasional (Board of Peace),” tegas Yodhisman dalam keterangannya pasca-pertemuan Aktivis ’98 di Bandung, Senin (20/4/2026).

Lanjutnya, “Kondisi geopolitik kita saat ini menuntut ketegasan. Pemerintah harus berani menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat menyerang Iran, serta serangan Israel terhadap Lebanon dan Palestina, adalah bentuk agresi nyata.”

Senada dengan hasil Riungan Nasional Aktivis ’98 yang baru saja digelar di Bandung, Yodhisman menekankan bahwa peringatan Dasa Sila Bandung tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan tanpa makna.

Menurutnya, nilai-nilai Konferensi Asia Afrika tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang berpihak sepenuhnya kepada kepentingan rakyat kecil, bukan kepentingan global atau asing.

Pernyataan ini menjadi seruan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk segera kembali pada prinsip dasar kedaulatan, keadilan, dan kemandirian. Forum yang dihadiri oleh perwakilan aktivis dari Yogyakarta, Jakarta, hingga Bandung ini juga menjadi momentum penting bagi konsolidasi gerakan sipil di Indonesia.

Para Aktivis ’98 berkomitmen untuk terus memperkuat peran mereka sebagai kontrol sosial yang kritis. Langkah ini diambil guna memastikan arah demokrasi Indonesia tetap terjaga dan tidak mengkhianati cita-cita luhur reformasi 1998 yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar.

 

(Editor Aro)